Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lewat Dinas Lingkungan Hidup terus menggalakkan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk melibatkan warga dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.
Kepala DLH, Rahmat Prapto Udoyo, bersama Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Perubahan Iklim, Rokhyatin Effendi, menegaskan bahwa perubahan iklim kini sudah dirasakan masyarakat, bukan sekadar ancaman masa depan.
Mereka mencatat kenaikan suhu, perubahan pola curah hujan, dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan berulang di Kalimantan Selatan.
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) berbasis satelit NASA Terra/Aqua menunjukkan pada tahun 2026 tercatat 1.366 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di provinsi ini, menimbulkan kerugian ekonomi, ancaman kesehatan, serta gangguan sosial dan lingkungan.

“Karena itu, daerah rawan karhutla menjadi fokus sosialisasi hari ini. Penanggulangan perubahan iklim harus dimulai dari tingkat kampung, kelurahan, RW, dan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan lahan,” ujar Rokhyatin di Banjarbaru, Jumat 6 November 2026.
Pemerintah daerah berperan dalam mendukung agenda nasional melalui aksi mitigasi pengurangan emisi gas rumah kaca dan aksi adaptasi peningkatan ketahanan masyarakat, yang harus direncanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Salah satu instrumen utama adalah Program Kampung Iklim. Saat ini Pemprov Kalsel sedang menyiapkan Roadmap Proklim 2026‑2030 dan memberikan bimbingan kepada pemerintah kabupaten/kota serta warga di lapangan.
DLH Kalsel menugaskan verifikator Proklim provinsi untuk membantu peningkatan status lokasi dari Pratama ke Utama. Pada 2026 tercatat 114 lokasi Proklim terdaftar dalam Sistem Registri Nasional, dengan enam calon Lestari dan 20 calon Utama.

Sejak 2014 hingga 2025, ada 567 lokasi Proklim di Kalimantan Selatan yang memperoleh total 646 penghargaan, artinya beberapa lokasi berhasil naik kategori penghargaan.
Rokhyatin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat—untuk mewujudkan aksi adaptasi dan mitigasi.
Program ini kini berpedoman pada Permen LH/BPLH No.9 Tahun 2026 yang menggantikan Permen LHK No. P.84 Tahun 2016, mengatur pelaksanaan Kampung Iklim berbasis administrasi dan Komunitas Iklim berbasis wilayah kerja.
Lokasi yang sudah merencanakan dan melaksanakan aksi dapat mendaftar melalui SRN Pengendalian Perubahan Iklim, kemudian dinilai untuk memperoleh penghargaan mulai dari Pratama hingga Lestari, termasuk penghargaan bagi pemerintah daerah dan mitra pendukung.

Untuk daerah rawan karhutla, kegiatan pencegahan dan penanggulangan serta penanaman kembali vegetasi dapat dimasukkan sebagai aksi mitigasi, sementara pengendalian kekeringan termasuk dalam adaptasi.
“Aksi yang sudah berjalan di lapangan dapat dicatat sebagai kontribusi Proklim oleh RW setempat. Kami harap kegiatan hari ini bukan hanya soal regulasi, melainkan langkah nyata di masing‑masing wilayah,” tuturnya.
Ia mengajak lurah dan perwakilan RW untuk memperkuat kelembagaan, menyusun dokumen perencanaan Proklim, serta mendokumentasikan aksi bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
DLH Kalsel juga meminta dukungan konsisten dari perangkat daerah, sektor usaha, dan perguruan tinggi agar Proklim tetap berkelanjutan. “Penghargaan memang penting, tapi keberhasilan utama adalah aksi nyata yang mengurangi dampak iklim dan memberi manfaat langsung bagi warga,” pungkasnya.


