Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan mencatat bahwa Disperkim Kalsel menggelar sosialisasi hasil review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan serta Kawasan Permukiman (RP3KP) pada Kamis, 19 November 2026, di Banjarbaru.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Disperkim, Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak, yang didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, Muhammad Mustajab.
Di panggung terdapat tiga narasumber: Fajar Dwi Astanto dari PT Technikatama Jasa, Fahrizal Ahmad perwakilan Satker PKP Provinsi Kalsel, serta Myrna Nathania Winarto dari Balai P3KP Kalimantan II, Kementerian PKP.
Rahmiyanti menekankan bahwa dokumen RP3KP berfungsi sebagai panduan utama bagi pembangunan perumahan dan permukiman di provinsi ini.

Mengingat karakter wilayah yang sangat beragam—dari kawasan perkotaan Banjarbakula, daerah pinggir sungai dan rawa, pesisir, hingga pegunungan Meratus—perencanaan harus disesuaikan dengan kondisi setempat.
Meskipun RP3KP versi 2021 telah disahkan melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022, perubahan regulasi dan dinamika lapangan memaksa dokumen tersebut untuk diupdate.
Tim Disperkim bersama Kementerian PKP melakukan audiensi dan konsultasi intensif sejak September hingga 11 November 2026.
Hasil evaluasi menunjukkan kenaikan kualitas substansi teknis dokumen dari 71,5 % menjadi 76 %.

Beberapa muatan penting yang sudah masuk meliputi kerangka program, proyeksi penduduk sampai tahun 2046, serta skema fasilitasi relokasi.
Namun, masih ada tiga area utama yang perlu diperbaiki sebelum dokumen dapat dilegalisasi.
Pertama, penyatuan dan sinkronisasi basis data, khususnya data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih tidak konsisten, proyeksi backlog perumahan, serta data perizinan antar‑daerah.
Kedua, penajaman aturan kawasan, termasuk pemisahan klasifikasi kawasan kumuh 10–15 hektar dan >15 hektar, serta panduan khusus untuk permukiman di sempadan sungai, rumah lanting, dan area pertambangan.

Ketiga, pelengkapan album peta rencana dan penyempurnaan Bab VI tentang Indikasi Program agar lebih operasional, dengan setiap program mencantumkan lokasi, volume, target, penanggung jawab, dan sumber pendanaan untuk periode 2027‑2029.
Dokumen juga harus menautkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagai landasan hukum perencanaan.
Rahmiyanti menegaskan bahwa penyempurnaan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh Disperkim; diperlukan sinergi dengan Bappeda/Bapperida untuk penyelarasan program dan anggaran, dukungan BPN dalam urusan pertanahan, serta partisipasi perangkat daerah lain dalam verifikasi data lapangan.
Ia mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan peserta, serta mengajak semua pihak memberikan masukan konstruktif agar RP3KP yang telah direview menjadi dokumen perencanaan yang berkualitas, implementatif, dan siap menjawab tantangan perumahan serta permukiman ke depan.


