Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, baru-baru ini menandai momen penting dengan menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada 40 keluarga berpenghasilan rendah (MBR) di dua desa, Melayu dan Mekar, Kalimantan Selatan.
Acara itu menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menyediakan bangunan rumah, tetapi juga menjamin hak legal atas lahan tempat mereka tinggal. “Tidak hanya bangunan yang disiapkan, namun hak tanahnya juga dipikirkan,” ujar Ossy.

Penyerahan ini merupakan bagian dari program legalisasi aset bagi MBR yang mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan tiga juta rumah layak. Hingga tahun 2026, pemerintah telah menerbitkan 3.154 sertifikat tanah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di provinsi ini.

Menurut Ossy, angka tersebut akan terus meningkat karena proses pendataan MBR masih berjalan, menyesuaikan dengan klasifikasi atau desil penerima manfaat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan anggotanya yang membantu mempercepat upaya kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat miskin.
Program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan target tiga juta rumah yang dijanjikan, sekaligus memberi keamanan hak milik tanah bagi ribuan keluarga di Kalimantan Selatan.


