Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Media Center Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat dan kabupaten memperkuat komitmen konektivitas lewat penandatanganan adendum nota kesepakatan pembangunan infrastruktur strategis.
Penandatanganan dilakukan pada Senin, 31 Agustus 2026, di Kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin, oleh Gubernur H. Muhidin, Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, serta Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar.

Adendum mencakup tiga proyek utama: Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan‑Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, dan perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru‑Mantewe.
Gubernur Muhidin menekankan bahwa ketiga proyek ini penting untuk memperkuat konektivitas dan membuka akses ke pusat‑pusat pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada jaringan akses terintegrasi, bukan hanya satu titik infrastruktur.

Ia menambahkan bahwa jembatan harus didukung oleh jaringan jalan hingga kawasan ekonomi dan pelabuhan, agar manfaatnya dirasakan optimal. “Percuma kita membuat jalan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi menyiapkan dana melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten, serta memperhatikan penerangan jalan utama demi keamanan dan kenyamanan pengguna.

Dirjen Roy Rizali Anwar menyatakan dukungan Ditjen Bina Marga untuk jembatan dengan nilai kontrak sekitar Rp2,9 triliun, progres 68,2 % dan target operasional akhir 2028.
Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 km diperkirakan memerlukan sekitar Rp2 triliun, menghubungkan jembatan, pelabuhan, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mekar Putih.
Perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru‑Mantewe meliputi dua paket: segmen KM 12 senilai Rp152,6 miliar dan Gunung Batu Tua senilai Rp199,1 miliar, keduanya sudah lebih dari 58 % selesai dan dijadwalkan rampung Oktober 2026.
Acara juga diisi paparan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur mengenai pembiayaan, dengan kehadiran sejumlah pejabat daerah, TNI, serta perwakilan BUMN dan BUMD.


