Bauntungbanua.id, Kalimantan Selatan – Kalimantan Selatan menjadi lokasi pilot project nasional yang menggabungkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk mempercepat pembangunan serta perbaikan jembatan non‑nasional—jalur penting bagi mobilitas warga.
Kesepakatan bersama ditandatangani pada Senin, 31 Agustus 2026, di Kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin. Penandatangan meliputi Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Gubernur H. Muhidin, Kapolda Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen Ilham Yunus, serta para bupati dan wali kota yang terlibat.

Enam wilayah – Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu – akan menjalani proses mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan jembatan.
Menurut Roy Rizali Anwar, program ini merupakan wujud konkret mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk target 300 ribu jembatan. Hingga 13 Agustus 2026, Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri telah menyiapkan 3.395 jembatan.

Di Kalimantan Selatan sendiri terdapat 131 jembatan desa yang masuk dalam proyek Judesa. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga realisasi, akan disinergikan.
Roy berharap model pilot ini dapat direplikasi di seluruh 514 kabupaten/kota Indonesia, dengan potensi perbaikan lebih dari 500 jembatan tiap tahun bila diadopsi secara nasional.

Gubernur Muhidin menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menyediakan anggaran, baik melalui perubahan APBN 2026 maupun alokasi murni 2027, guna mendanai pembangunan dan perbaikan jembatan.
“Kami mengharapkan Polri dan TNI membantu mengidentifikasi jembatan yang paling mendesak untuk diusulkan,” kata Muhidin, menambahkan beberapa usulan sudah masuk.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat terbatas 27 November 2025 tentang infrastruktur jembatan. Penanganan jembatan non‑nasional, termasuk akses ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana publik, diharapkan meningkatkan konektivitas serta akses masyarakat ke layanan penting.
Jika berhasil, pilot project Kalsel akan menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan membuka akses bagi warga di berbagai daerah.


